I. Pengertian tentang Hukum Hindu.
Hukum adalah kaidah (aturan) yang telah ditetapkan
oleh agama yg diyakininya khususnya dalam hal ini adalah agama Hindu karena
kontekstualnya kita akan membicarakan Hindu, sesuai dengan judul diatas.
Hukum ini mutlak harus dipatuhi, sebagai panduan
didalam mengatur tata hidup, baik dalam kehidupan individu, keluarga dan
masysrakat pada umumnya.
Menurut agama hindu banyak sekali sumber sumber hukum yang dipakai sebagai
rujukan dalam usaha mencari penyelesaian permasalahan yang dihadapi, sesuai
dengan kontecs-nya.
Adapun sumber sumber hukum menurut hindu
ada yg tertulis maupun yg tidak tertulis, Hukum hukum hindu yang tertulis
sering disebut dengan sastra dresta yg banyak sekali sastra – sastra hindu yg
mengatur tentang hal ini, salah satu contoh adalah Manawa Darma sastra,
Palasara sastra, dsbnya sedangkan yg tidak tertulis disebut dengan Loka dresta
dan atmanastuti (yang merupakan mufakat yg terbaik merupkan bisamaorang banyak
dilingkungan sekitarnya)
Ingat Hukum adalah merupakan product
jaman, sudah pasti hukum itu akan menyesuai kan diri sesuai dgn tuntutan jaman, oleh
karena itulah undang undang (hukum itu) perlu adanya suatu revisi.
Berbeda dengan Veda-Wahyu sabda tuhan:
tak pernah berawal dan berakhir selalu relevant sepanjang jaman.
1. Pengertian pawiwahan
Dari sudut pandang etimologi atau asal
katanya, kata pawiwahan berasal dari kata dasar “ wiwaha”.
Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan
bahwa kata wiwaha berasal dari bahasa sansekerta yang berarti pesta pernikahan;
perkawinan (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997:1130).
Pengertian pawiwahan secara semantik dapat dipandang dari sudut yang berbeda
beda sesuai dengan pedoman yang digunakan. Pengertian pawiwahan tersebut antara
lain:
a.
Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun
1974 pasal 1 dijelaskan pengertian perkawinan yang berbunyi:
“Perkawinan ialah ikatan lahir
bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan
tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan
KeTuhanan Yang Maha Esa.
b. Dalam Buku Pokok Pokok Hukum Perdata
dijelaskan tentang definisi perkawinan sebagai berikut: ‘Perkawinan ialah
pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang
lama”(Subekti, 1985: 23).
c.
Wirjono Projodikoro, Perkawinan merupakan
hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita, untuk hidup bersama
dengan kekal yang diakui Negara (Sumiarni, 2004: 4).
d. Dipandang dari segi sosial
kemasyarakatan tersebut maka Harry Elmer Barnes mengatakan Perkawinan (wiwaha)
adalah sosial institution atau pranata sosial yaitu kebiasaan yang diikuti
resmi sebagai suatu gejala-gejala sosial. tentang pranata sosial untuk
menunjukkan apa saja bentuk tindakan sosial yang diikuti secara otomatis,
ditentukan dan diatur dalam segala bentuk untuk memenuhi kebutuhan manusia,
semua itu adalah institution (Pudja, 1963: 48).
e. Ter Haar menyatakan bahwa perkawinan itu
menyangkut persoalan kerabat, keluarga, masyarakat, martabat dan pribadi dan
begitu pula menyangkut persoalan keagamaan Dengan terjadinya perkawinan, maka
suami istri mempunyai kewajiban memperoleh keturunan yang akan menjadi penerus
silsilah orang tua dan kerabat. Perkawinan menurut hukum Adat tidak semata-mata
berarti suatu ikatan antara pria dengan wanita sebagai suami istri untuk maksud
mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah
tangga, tetapi juga berarti suatu hubungan hukum adat yang menyangkut para
anggota kerabat dari pihak istri dan pihak suami. Bukan itu saja menurut hukum
adat, perkawinan dilaksanakan tidak hanya menyangkut bagi yang masih hidup tapi
terkait pula dengan leluhur mereka yang telah meninggal dunia. Oleh karena itu
dalam setiap upacara perkawinan yang dilaksanakan secara Adat mengunakan
sesaji-sesaji meminta restu kepada leluhur mereka. (Sumiarni, 2004:4).
f.
Himpunan Keputusan Seminar Kesatuan
Tafsir Terhadap Aspek-Aspek Agama Hindu I-XV dijelaskan bahwa “perkawinan ialah
ikatan sekala niskala (lahir bathin) antara seorang pria dengan seorang wanita
sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal
(satya alaki rabi) “(Parisada Hindu Dharma Pusat, 1985: 34).
Berdasarkan beberapa pengertian di atas
maka penulis dapat menyimpulkan bahwa: pawiwahan adalah ikatan lahir batin
(skala dan niskala) antara seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga
bahagia dan kekal yang diakui oleh hukum Negara, Agama dan Adat.
II. Tujuan perkawinan/Pawiwahan menurut Hindu.
Pada dasarnya manusia selain sebagai mahluk individu juga sebagai mahluk
sosial, sehingga mereka harus hidup bersama-sama untuk mencapai tujuan-tujuan
tertentu. Tuhan telah menciptakan manusia dengan berlainan jenis kelamin, yaitu
pria dan wanita yang masing-masing telah menyadari perannya masing-masing.
Telah menjadi kodratnya sebagai mahluk sosial bahwa setiap pria dan wanita
mempunyai naluri untuk saling mencintai dan saling membutuhkan dalam segala
bidang. Sebagai tanda seseorang menginjak masa ini diawali dengan proses
perkawinan. Perkawinan merupakan peristiwa suci dan kewajiban bagi umat Hindu
karena Tuhan telah bersabda dalam Manava dharmasastra IX. 96 sebagai berikut:
“Prnja nartha striyah srstah
samtarnartham ca manavah
Tasmat sadahrano dharmah crutam patnya
sahaditah”
“Untuk menjadi Ibu, wanita diciptakan
dan untuk menjadi ayah, laki-laki itu diciptakan. Upacara keagamaan karena itu
ditetapkan di dalam Veda untuk dilakukan oleh suami dengan istrinya (Pudja dan
Sudharta, 2002: 551).
Menurut I Made Titib dalam makalah “Menumbuhkembangkan pendidikan agama pada
keluarga” disebutkan bahwa tujuan perkawinan menurut agama Hindu adalah
mewujudkan 3 hal yaitu:
a. Dharmasampati, kedua mempelai secara
bersama-sama melaksanakan Dharma yang meliputi semua aktivitas dan kewajiban
agama seperti melaksanakan Yajña, sebab
di dalam grhastalah aktivitas Yajña dapat dilaksanakan secara sempurna.
b. Praja, kedua mempelai mampu melahirkan
keturunan yang akan melanjutkan amanat dan kewajiban kepada leluhur. Melalui
Yajña dan lahirnya putra yang suputra seorang anak akan dapat melunasi hutang
jasa kepada leluhur (Pitra rna), kepada Deva (Deva rna) dan kepada para guru
(Rsi rna).
c. Rati, kedua mempelai dapat menikmati kepuasan
seksual dan kepuasan-kepuasan lainnya (Artha dan kama)
yang tidak bertentangan dan berlandaskan Dharma.
Lebih jauh lagi sebuah perkawinan (wiwaha) dalam agama Hindu dilaksanakan
adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Sesuai dengan
undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 1 yang dijelaskan bahwa perkawinan
dilaksanakan dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia
dan kekal maka dalam agama Hindu sebagaimana diutarakan dalam kitab suci Veda
perkawinan adalah terbentuknya sebuah keluarga yang berlangsung sekali dalam
hidup manusia. Hal tersebut disebutkan dalam kitab Manava Dharmasastra IX.
101-102 sebagai berikut:
“Anyonyasyawayabhicaroghaweamarnantikah,
Esa dharmah samasenajneyah stripumsayoh parah”
“Hendaknya supaya hubungan yang setia
berlangsung sampai mati, singkatnya ini harus dianggap sebagai hukum tertinggi
sebagai suami istri”.
“Tatha nityam yateyam stripumsau tu
kritakriyau,
Jatha nabhicaretam tau
wiyuktawitaretaram”
“Hendaknya laki-laki dan perempuan yang
terikat dalam ikatan perkawinan, mengusahakan dengan tidak jemu-jemunya supaya
mereka tidak bercerai dan jangan hendaknya melanggar kesetiaan antara satu
dengan yang lain” (Pudja, dan Sudharta, 2002: 553).
Berdasarkan kedua sloka di atas nampak jelas bahwa agama Hindu tidak
menginginkan adanya perceraian. Bahkan sebaliknya, dianjurkan agar perkawinan
yang kekal hendaknya dijadikan sebagai tujuan tertinggi bagi pasangan suami
istri. Dengan terciptanya keluarga bahagia dan kekal maka kebahagiaan yang
kekal akan tercapai pula. Ini sesuai dengan ajaran Veda dalam kitab Manava
Dharma sastra III. 60 , sebagai berikut:
“Samtusto bharyaya bharta bharta tathaiva ca,
Yasminnewa kule nityam kalyanam tatra
wai dhruwam”
“Pada keluarga dimana suami berbahagia
dengan istrinya dan demikian pula sang istri terhadap suaminya, kebahagiaan
pasti kekal” (Pudja dan Sudharta, 2002: 148).
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa
tujuan wiwaha menurut agama Hindu adalah mendapatkan keturunan dan menebus dosa
para orang tua dengan menurunkan seorang putra yang suputra sehingga akan
tercipta keluarga yang bahagia di dunia (jagadhita) dan kebahagiaan kekal
(moksa).
Perkawinan menurut hindu sangat dimuliakan, karena dalam setiap perkawinan
dipandang sebagai suatu jalan untuk melepaskan derita orangtuanya, (leluhurnya)
diwaktu mereka telah meninggal. Karena itu perkawinan dan dilahirkannya anak
(suputra) merupakan perintah agama yang dimuliakan. Dengan dilahirkan nya anak
dipandang sebagai jalan untuk menebus hutang (Rna) dan pelaksanaan perkawinan
adalah dharma (kewajiban) hal ini ditegaskan dalam menawa dharma sastra sebagai
berikut.
- Untuk menjadikan Ibu, maka wanita
diciptakannya menjadi IBU dan pria diciptakannya menjadi BAPAK, dan karena itu
Weda akan diabadikan oleh dharma yang harus dilakukan oleh wanita – Pria
sebagai pasangan suami istri.
- Hendaknya supaya hubungan yang setia
berlangsung sampai mati, singkatnya ini dianggap hukum yang tertinggi sebagai
pasangan suami istri.
( Weda Smrti IX.101)
- Hendaknya laki laki dan perempuan yang
terikat dalam tali perkawinan mengusahakan untuk tidak jemu jemunya supaya
mereka tidak bercerai dan jangan melanggar kesetiaan antara yang satu dengan yg
lainnya.
( Weda Smrti IX.101 )
Berdasarkan kutipan sloka tersebut
diatas jelaslah behwa perkawinan menurut hukum agama Hindu adalah terbentuknya
sebuah keluarga yang berlangsung sekali dalam seumur hidupnya. Keluarga (rumah
tangga) bukan semata mata tempat berkumpulnya laki laki dan perempuan sebagai
pasangan suami istri dalam suatu rumah, namun sesungguhnya terbinanya suatu
kepribadian, ketentraman lahir dan bhatin, hidup rukun, damai dalam upaya
menurunkan tunas muda (suputra / suputri).
III. Perkawinan menurut UU No 1 tahun 1974 Bab I pasal 1.
Menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dan
seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga
bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian dalam pasal 2
menyebut kan,
perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing masing, hukum
agamanya dan kepercayaannya itu.
Berumah tangga ddalam masyarakat Hindu dipersepsikan kedalam Tri Hita Karana,
yaitu keselarasan (keharmonisan) hubungan yang menyebabkan kebahagiaan yang
meliputti keserasian hubungan manusia dengan Tuhan (parhyangan), keserasian
hubungan antara manusia dengan manusia (Pawongan) dan keserasian hubungan
manusia dengan alam semesta lingkungan (Palemahan) dengan demikian konsep rumah
tangga menurut Hindu mengajarkan hubungan yang seimbang diantara tiga sumber
kesejahteraan dan kedamaian ini. Diharapkan keluarga Hindu selalu berusaha
menjaga keharmonisan hubungan diantara ketiga unsur tersebut.
Kehidupan rumahtangga merupakan awal dari bersatunya dua jiwa (dua Pribadi)
antara seorang pria dan wanita yang disahkan dengan melakukan wiwaha samskara
(Upacara pernikahan-yang disimbulkan dalam sesayut SADAMPATI) Masa berumah
tangga menurut ajaran Hindu, disebut Grehasta, yaitu tahapan kehidupan yang ke
II dalam ajaran catur asrama dimana dalam tujuan hidupnya diprioritaskan untuk
mendapatkan Harta dalam memenuhi kama yang dilandasi dengan dharma. Kama adalah
salah satu media untuk mendapatkan kebahagiaan dan kama jangan sampai
memperbudak sang diri, namun kama kiranya
harus dikendalikan sehingga menjadi wahana untuk mencapai tujuan.
IV. Legalitas Perkawinan menurut hukum Hindu.
Banyak macam prkawinan yang kita dengar, adapun macam macam perkawinan yang
dimaksud itu sebenarnya tergantung dari tata-cara bagaimana sampai menjadi
perkawinan itu sendiri, secara umum perkawinan itu bisa dibedakan menjadi 3
yaitu :
1. Monogami : Seorang pria beristrikan seorang wanita.
2. Polygamy : Seorang pria beristrikan
lebih dari satu orang wanita.
3. Polyandri : Seorang Wanita bersuamikan
lebih dari satu suami
Didalam manu-smerti lebih jauh memaparkan kedalam bentuk perkawinan yang dibagi
kedalam dua golongan yaitu :
a) Golongan perkawinan yang dibenarkan dianjurkan menurut hindu
- Brahma Wiwaha
- Daiwa Wiwaha
- Arsha Wiwaha
- Prajapatya Wiwaha
- Gandarwa Wiwaha
b) Golongan perkawinan yg tidak dibenarkan dan harus dihindari
- Asura Wiwaha
- Paisaca Wiwaha
- Raksasa Wiwaha
Berikut ini kami jelaskan Masing masing type Wiwaha yang tersebut diatas.
# Brahma wiwaha
Suatu cara yg terhormat yang dilakukan
oleh keluarga pihak wanita, yang mengawinkan anaknya dengan seorang peria yg
berpendidikan dan berbudi luhur, Pemberian ini bukan merupakan suatu paksaan
namun adalah suatu kewajiban yg dirasakan oleh orang tua mempelai wanita.
Cara ini adalah merupakan perkawinan yg
paling terhormat menurut system perkawinan hindu, dengan cara anak perempuan yg
dihiasi sedemikian rupa, kemudian diserahkan kepada pemuda, beserta keluarga
yang datang untuk perkawinan tersebut.
# Daiwa wiwaha
Perkawinan dengan cara pihak laki-laki
menerima gadis dari keluarga perempuan sebagai pemberian atas jasa atau
tindakan yang dikerjakan oleh pihak Pemuda. Biasanya pemberian ini diberikan
kepada pendeta, yg membantu menyelesaikan upacara dirumah keluarga wanita,
karena ini sebagai pemberian yg terhormat, maka menurut hukum Hindu tidak
melarang cara wiwaha ini.
# Arsha Wiwaha.
Adalah suatu wiwaha karana adanya
hubungan timbal balik dari kedua belah pihak, dimana keluarga wanita melepaskan
anaknya untuk kawin dengan pemuda idaman dan dari pemuda memberikan penghargaan
sepasang lembu sebagai kewajiban dalam dharma untuk meminang seorang gadis,
dalam hal ini tidak ada unsur jual beli atau barter, hal ini diterima atas
dasar kesepahaman dari kedua belah pihak.
# Prajapatya wiwaha
adalah bentuk perkawinan dengan
menyerahkan seorang putri oleh ayah setelah terlebih dahulu menasehati kedua
mempelai dengan mendapatkan restu yang berbunyi semoga kamu berdua melakukan
dharmamu dan setelah memberi penghormatan kepada mempelai laki-laki.
# Gandarwa wiwaha
Bentuk wiwaha yang dilandasi atas dasar
cinta, dimana calon pasangan suami lan istri berhubungan secara langsung, dan
kedua pihak orang tuanya sepertinya tidak tau menau (meskipun mungkin
mengetahuinya).
Contoh ini amat banyak dijumpai di Bali, yaitu dalam bentuk NGEROROD, atau seperti yang
dilakukan dalam kisah mahabrata. SAKUNTALA & Raja DUSYANTA.
# Raksasa
Raksasa Wiwaha.uatu bentuk perkawinan yg
dilakukan dg cara memaksa si wanita oleh pihak pemuda itu, walaupun perempuan
itu menangis lantaran tidak setuju, dan bahkan terjadi perkelahian antara kedua
belah pihak hingga terjadi kekerasan pisik, bentuk perkawinan ini dikatakan
MEBLEGANDANG.
Karena sifatnya memaksa maka bentuk
perkawinan semacam ini adalah yg dilarang.
# Paisaca Wiwaha.
Bentuk perkawinan dengan cara paksaan
dan kekerasan, melalui obat bius, penenang memberikan minuman yang memabukan,
atau dengan cara licik, kemudian gadis diperkosa sedemikian rupa, sehingga
terjadilah senggama diluar kesdarannya, hal ini juga dikatakan perkawinan yang
dilarang.
Demikianlah beberpa bentuk perkawianan
yang dilegalkan menurut ajaran agama hindu maupun yang dilarang dan
bertentangan agama hindu, yang mana dibutuhkan kearifan didalam kita
menelaahnya.
2. Sah dan Syarat pawiwahan
System perkawinan di Indonesia
dianggap sah selain telah memenuhi syarat-syarat yang telah diatur oleh agama
masing-masing juga harus terpenuhinya administrasi untuk pemerintah. Oleh
karena itu dalam setiap perkawinan, harus dilakukan pencatatan perkawinan oleh
petugas catatan sipil
Hal tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pasal 2
ayat 1 dan 2 yang berbunyi;“perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut
hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu serta tiap-tiap perkawinan
dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
Namun, R. Soetojo Prawirohamidjojo
mengatakan bahwa untuk sahnya perkawinan, hanya ada satu syarat saja yaitu
apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu,
sedangkan pencatatan menurut pasal 2 ayat 2 tidak lain daripada suatu tindakan
administrasi Hal tersebut diperkuat pula oleh Abdulrahman yang berpendapat
bahwa pencatatan perkawinan bukanlah syarat yang menentukan sahnya perkawinan
karena segala perkawinan di Indonesia sudah dianggap sah apabila hukum agama
dan kepercayaan sudah menyatakan sah. Meskipun demikian pencatatan perkawinan
memegang peranan yang sangat menentukan, karena pencatatan merupakan suatu
syarat diakui atau tidaknya suatu perkawinan oleh Negara yang membawa
konsekvensi bagi yang bersangkutan (Sumiarni, 2004: 9-10).
Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kitab Suci Manava Dharmasastra
maka syarat tersebut menyangkut keadaan calon pengantin dan administrasi,
sebagai berikut:
a. Dalam pasal 6 disebutkan perkawinan harus ada persetujuan dari kedua calon
mempelai.dan mendapatkan izin kedua orang tua. Persetujuan tersebut itu harus
secara murni dan bukan paksaan dari calon pengantin serta jika salah satu dari
kedua orang tua telah meninggal maka yang memberi izin adalah keluarga, wali
yang masih ada hubungan darah. Dalam ajaran agama Hindu syarat tersebut juga
merupakan salah satu yang harus dipenuhi, hal tersebut dijelaskan dalam Manava
Dharmasastra III.35 yang berbunyi:
“Adbhirewa dwijagryanam kanyadanam
wicisyate,
Itaresam tu warnanam itaretarkamyaya”
“Pemberian anak perempuan di antara
golongan Brahmana, jika didahului dengan percikan air suci sangatlah disetujui,
tetapi antara warna-warna lainnya cukup dilakukan dengan pernyataan persetujuan
bersama” (Pudja dan Sudharta, 2002: 141).
b. Menurut pasal 7 ayat 1, perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah
mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16
(enam belas) tahun. Ketentuan tersebut tidaklah mutlak karena jika belum
mencapai umur minimal tersebut untuk melangsungkan perkawinan maka diperlukan
persetujuan dari pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang
tua pihak pria maupun wanita, sepanjang hukum yang bersangkutan tidak
menentukan lain.
Agama Hindu memberikan aturan tambahan
mengenai hal tersebut dimana dalam Manava Dharmasastra IX.89-90 yang menyatakan
bahwa walaupun seorang gadis telah mencapai usia layak untuk kawin, akan lebih
baik tinggal bersama orang tuanya hingga akhir hayatnya, bila ia tidak
memperoleh calon suami yang memiliki sifat yang baik atau orang tua harus
menuggu 3 tahun setelah putrinya mencapai umur yang layak untuk kawin, baru
dapat dinikahkan dan orang tua harus memilihkan calon suami yang sederajat
untuknya. Dari sloka tersebut disimpulkan umur yang layak adalah 18 tahun,
sehingga orang tua baru dapat mengawinkan anaknya setelah berumur 21 tahun
(Dirjen Bimas Hindu dan Budha, 2001: 34).
c. Sebagaimana diatur dalam pasal 8-11 Undang- Undang No. 1 tahun 1974, dalam
Hukum Hindu perkawinan yang dilarang dan harus dihindari dijelaskan dalam
Manava Dharmasastra III.5-11 adalah jika ada hubungan sapinda dari garis Ibu
dan Bapak, keluarga yang tidak menghiraukan upacara suci, tidak mempunyai
keturunan laki-laki, tidak mempelajari Veda, keluarga yang anggota badannya
berbulu lebat, keluarga yang memiliki penyakit wasir, penyakit jiwa, penyakit
maag dan wanita yang tidak memiliki etika.
d. Selain itu persayaratan administrasi untuk catatan sipil yang perlu
disiapkan oleh calon pengantin, antara lain: surat sudhiwadani, surat
keterangan untuk nikah, surat keterangan asal usul, surat keterangan tentang
orang tua, akta kelahiran, surat keterangan kelakuan baik, surat keterangan
dokter, pas foto bersama 4x 6, surat keterangan domisili, surat keterangan
belum pernah kawin, foto copy KTP, foto copy Kartu Keluarga dan surat ijin
orang tua.
Samskara atau sakramen dalam agama Hindu
dianggap sebagai alat permulaan sahnya suatu perkawinan. Hal tersebut dilandasi
oleh sloka dalam Manava Dharma sastra II. 26 sebagai berikut:
“Waidikaih karmabhih punyair
nisekadirdwijanmanam,
Karyah carira samskarah pawanah pretya
ceha ca”
“Sesuai dengan ketentuan-ketentuan
pustaka Veda, upacara-upacara suci hendaknya dilaksanakan pada saat terjadi
pembuahan dalam rahim Ibu serta upacara-upacara kemanusiaan lainnya bagi
golongan Triwangsa yang dapat mensucikan dari segala dosa dan hidup ini maupun
setelah meninggal dunia” (Pudja dan Sudharta, 2002:69).
Dalam pelaksanaan upacara perkawinan (samskara) tersebut, agama Hindu tidak
mengabaikan adat yang telah terpadu dalam masyarakat karena dalam agama Hindu
selain Veda sruti dan smrti, umat Hindu dapat berpedoman pada Hukum Hindu yang
berdasarkan kebiasaan yang telah turun temurun disuatu tempat yang biasa
disebut Acara. Dengan melakukan upacara dengan dilandasi oleh ajaran oleh
pustaka Veda dan mengikuti tata cara adat, maka akan didapatkan kebahagiaan di
dunia (Jagadhita) dan Moksa. Hal tersebut dijelaskan dalam Manava Dharma sastra
II. 9 sebagai berikut:
“Sruti smrtyudita dharma manutisthanhi
manavah,
iha kirtimawapnoti pretya canuttamam
sukham”
“Karena orang yang mengikuti hukum yang
diajarkan oleh pustaka-pustaka suci dan mengikuti adat istiadat yang keramat,
mendapatkan kemashuran di dunia ini dan setelah meninggal menerima kebahagiaan
yang tak terbatas (tak ternilai)” (Pudja dan Sudharta, 2002: 63).
Dalam pelaksanaan upacara perkawinan baik berdasarkan kitab suci maupun adat
istiadat maka harus diingat bahwa wanita dan pria calon pengantin harus sudah
dalam satu agama Hindu dan jika belum sama maka perlu dilaksanakan upacara
sudhiwadani. Selain itu menurut kitab Yajur Veda II. 60 dan Bhagavad Gita XVII.
12-14 sebutkan syarat-syarat pelaksanaan Upacara, sebagai berikut:
1) Sapta pada (melangkah tujuh langkah kedepan) simbolis penerimaan kedua
mempelai itu. Upacara ini masih kita jumpai dalam berbagai variasi
(estetikanya) sesuai dengan budaya daerahnya, umpamanya menginjak telur,
melandasi tali, melempar sirih dan lain-lainnya.
2) Panigraha yaitu upacara bergandengan tangan adalah simbol mempertemukan
kedua calon mempelai di depan altar yang dibuat untuk tujuan upacara
perkawinan. Dalam budaya jawa dilakukan dengan mengunakan kekapa (sejenis
selendang) dengan cara ujung kain masing-masing diletakkan pada masing-masing
mempelai dengan diiringi mantra atau stotra.
3) Laja Homa atau Agni Homa pemberkahan yaitu pandita menyampaikan puja stuti
untuk kebahagiaan kedua mempelai (Dirjen Bimas Hindu dan Budha, 2001:36).
4) Sraddha artinya pelaksanaan samskara hendaknya dilakukan dengan keyakinan
penuh bahwa apa yang telah diajarkan dalam kitab suci mengenai pelaksanaan
yajña harus diyakini kebenarannya. Yajña tidak akan menimbulkan energi
spiritual jika tidak dilatarbelakangi oleh suatu keyakinan yang mantap.
Keyakinan itulah yang menyebabkan semua simbol dalam sesaji menjadi bermakna
dan mempunyai energi rohani. Tanpa adanya keyakinan maka simbol-simbol yang ada
dalam sesaji tersebut tak memiliki arti dan hanya sebagai pajangan biasa.
5) Lascarya artinya suatu yajña yang dilakukan dengan penuh keiklasan.
6) Sastra artinya suatu yajña harus dilakukan sesuai dengan sastra atau kitab
suci. Hukum yang berlaku dalam pelaksanaan yajña disebut Yajña Vidhi. Dalam
agama Hindu dikenal ada lima
Hukum yang dapat dijadikan dasar dan pedoman pelaksanaan yajña.
7) Daksina artinya adanya suatu penghormatan dalam bentuk upacara dan harta
benda atau uang yang dihaturkan secara ikhlas kepada pendeta yang memimpin
upacara.
8) Mantra artinya dalam pelaksanaan upacara yajña harus ada mantra atau
nyanyian pujaan yang dilantunkan.
9) Annasewa artinya dalam pelaksanaan upacara yajña hendaknya ada jamuan makan
sekedarnya dan menerima tamu dengan ramah tamah.
10) Nasmita artinya suatu upacara yajña hendaknya tidak dilaksanakan dengan
tujuan untuk memamerkan kemewahan.
V. GREHASTA – Hidup berumah tangga.
Perkawinan atau berumah tangga adalah tahapan yang kedua dlam ajaran catur
asrama yang diawali oleh kehidupan brahmacari, yaitu jenjang kehidupan dalam
kurun waktu menuntut ilmu pengetahuan yang dilandasi dengan dharma sebagai
pegangan dalam kehidupannya. Menjaga kode etik yang telah digariskan dalam
hukum agama hindu serta memegang teguh sesananing ASEWALA GURU.(masa belajar).
Apabila telah selesai menuntut ilmu dan dirasa cukup dalam ngrangsukawruh yg
ditandai dengan upacara samawartama (semacam wisuda). Apabila siswa tersebut
tidak berumah tangga selamanya, untuk mengabdikan dirinya sebagai pelayan tuhan
dan pelayan umat atas panggilan nuraninya tidak kawin maka sisya tersebut
melakukan kehidupan sukla barhmacarya.
Namun apabila melaksanakan wiwaha
serta berumah tangga hanya sekali dalam hidupnya
Oleh : Jeromangku_sudiada@yahoo.com
